Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab dimaksud dapat dilihat apakah bertumpu kepada tanggung jawab dalam diri konsumen atau dalam diri pelaku usaha. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha juga dapat dilihat dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, salah satunya yang dilakukan melalui e-purchasing. Transaksi melalui e-purchasing ini dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian spesifikasi. Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, menyatakan bahwa telah dilakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Salah satu penyebab timbulnya kerugian negara tersebut adalah akibat adanya perbedaan spesifikasi antara barang yang dipesan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi X dengan barang yang dikirim oleh PT AAA. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai keberlakuan doktrin Caveat Emptor dan Caveat Venditor terhadap ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas.

---

The concept of legal protection for consumers has significantly changes, either nationwide or internationally. These changes can be reflected based on existing doctrine in consumer protection. Among these doctrines are Caveat Emptor which has been shifting into Caveat Venditor. These two doctrines are closely related to the principle of responsibility in consumer protection law. The responsibility can be seen emphasize it is responsibility whether by the consumers or within the business actors. The legal relationship between consumers and business actors can also be seen in government procurement of goods and/or services, one of them are performed through e-purchasing. The transactions by e-purchasing can potentially cause the specification non-conformity. Based on District Court Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, District Court Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, and High Court Decision Number 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, stated that the state losses are caused by the criminal act of corruption. One of the causes of state losses was due to the differences in specifications of the goods ordered by the Education and Culture Department of Province X and the goods sent by PT AAA. This research will analyze the applicability of the Caveat Emptor and Caveat Venditor doctrines to specification non-conformity based on the three decisions mentioned above.