Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

---

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies.