Tesis ini membahas penerapan Pasal 251 KUHD dalam perkara klaim asuransi jiwa syariah antara Efi Yusliana melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dengan permasalahan mengenai penerapan Pasal 251 KUHD dalam perkara klaim asuransi jiwa syariah pada kasus terkait dan pertimbangan hukum dari hakim terkait prinsip utmost good faith dalam kasus terkait. Metode penelitian dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah metode penelitian doktrinal, dengan teori hukum positif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tertanggung tidak menerapkan Pasal 251 KUHD, dikarenakan Tertanggung tidak memberikan keterangan/ informasi/ fakta dengan benar dan jujur terkait riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ, dan Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 930K/Pdt/2019 adalah tidak tepat, dikarenakan dalam kedua putusan tersebut telah mengesampingkan prinsip utmost good faith yang mana dalam pengisian SPAJ Tertanggung telah menyembunyikan fakta penting terkait riwayat kesehatannya. Dalam penelitian ini dapat disarankan pada saat pengisian SPAJ calon Tertanggung diharapkan dapat mengisi dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya dan diharapkan adanya perluasan pengaturan terkait dengan Utmost Good Faith, agar tidak hanya diatur dalam Pasal 251 KUHD saja. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan memutus perkara asuransi dengan adil.

---

This thesis discusses the application of Article 251 KUHD in the case of sharia life insurance claim between Efi Yusliana and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, with research questions regarding the application of Article 251 KUHD in the case of sharia life insurance claim in related case and legal considerations from judges related to the principle of utmost good faith in related case. The research method used in answering the problem is doctrinal research method, with analytical positive legal theory. The results showed that the Insured did not apply Article 251 of the KUHD, because the Insured did not provide true and honest information/ facts related to her medical history in filling out the SPAJ, and the legal considerations of the judges in the DKI Jakarta High Court Decision Number 164/PDT/2018/PT.DKI and the Supreme Court Decision Number 930K/Pdt/2019 were incorrect, because in both decisions they had overridden the principle of utmost good faith where in filling out the SPAJ the Insured had hidden important facts related to her medical history. In this study, it can be suggested that when filling out the SPAJ, the prospective insured is expected to be able to fill in and answer questions truthfully and it is hoped that there will be an expansion of the regulation related to Utmost Good Faith, so that it is not only regulated in Article 251 of the KUHD. Thus, judges are expected to be able to consider and decide insurance cases fairly.