Tesis ini membahas mengenai fungsi pengawasan perilaku pasar atau market conduct oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga akan dikaitkan dengan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Marisa Gorontal No. 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar mengenai pengajuan keberatan terhadap Putusan Mediasi BPSK. Sistem pengawasan Market Conduct merupakan wujud nyata dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana sistem ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak atau kepentingan konsumen atau nasabah. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan dari sistem pengawasan Market Conduct tersebut dan tanggung jawab OJK dalam hal terjadinya sengketa kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 1/PDT.SUS-BPSK/2018/PN_Mar, serta bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah saat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah menurut sistem pengawasan perilaku pasar atau market conduct. Bentuk penelitian ini bersifat Doktrinal dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah 1) Keberatan atas putusan mediasai BPSK layak untuk diajukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tidak sahnya tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Majelis BPSK. Untuk kewenangan penyelesaian sengketa itu sendiri lebih patut untuk ditangani oleh LAPS SJK sesuai UU OJK dan POJK tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan; 2) OJK memiliki tanggung jawab untuk melayani pengaduan dari Konsumen, melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa, mengajukan gugatan perdata, serta memberikan sanksi administratif. Saran yang diberikan adalah OJK harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan market conduct secara merata dan efektif.

---

This thesis discusses the function of market behavior or market conduct supervision by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and will also be linked to the analysis of verdict from the Marisa District Court in Gorontalo Number 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar regarding filing objections to the BPSK Mediation Decision. The Market Conduct supervision system is a concrete manifestation of consumer protection in the financial services sector carried out by the Financial Services Authority, where this system functions to balance the growth of the financial services sector with fulfilling the rights or interests of consumers or costumers. This research will discuss the regulation of the Market Conduct supervision system and the OJK’s responsibilities in the event of a dispute of interest between Financial Services Business Actors (PUJK) and Consumers. Based on this, the author proposes the main problem, namely what is the authority of the Financial Services Authority and the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) in resolving disputes in the Marisa District Court Verdict Number 1/PDT.SUS-BPSK/2018/PN_Mar, as well as what the Financial Services Authority’s responsibilities are towards customers when violations of customer rights occur according to the market behavior or market conduct supervision system. The method of this research is doctrinal in nature and uses descriptive analytical research typology. The conclusions obtained through this research are 1) It is appropriate to submit objections to the BPSK mediation verdict based on allegations of abuse of authority and the invalidity of dispute resolution procedures through mediation by the BPSK Council. The dispute resolution authority itself is more appropriate to be handled by LAPS SJK in accordance with the OJK Law and POJK concerning Alternative Dispute Sector; 2) OJK has the responsibility to serve complaints from consumers, facilitate dispute resolution, file civil lawsuit, and provide administrative sanctions. The advice given is that OJK must be more active in carrying out its function of supervising market conduct evenly and effectively.