UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pertanggungjawaban hukum notaris terhadap Surat Perjanjian Kerja yang menimbulkan wanprestasi: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019 = Legal accountability of notaries for employment agreements resulting in Breach of Contract: Case study Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019

Rania Sekar Dahayu; Yuli Indrawati, supervisor; I Made Pria Dharsana, supervisor; Tjhong Sendrawan, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)

 Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana profesi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal. Kewenangan notaris telah jelas diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Namun, terkait dengan kewenangan pembuatan surat perjanjian kerja yang menjadikan seorang notaris sebagai pihak belum ada suatu patokan baku. Hal ini yang menyebabkan seorang notaris dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian dalam surat perjanjian kerja. Fungsi surat perjanjian kerja pada dasarnya menunjukkan kelemahan karena terdapat komponen yang mengakibatkan salah satu pihak kedudukannya lebih rentan yang tidak berbanding dengan pihak lainnya. Dalam menjalankan jabatannya notaris dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerumuskannya ke dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, Undang- Undang dan Kode Etik Jabatan hadir untuk menjadi pedoman seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.

This analysis explores the legal responsibility of notaries in cases where employment agreements lead to breach of contract. The study is based on the case of the Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. The doctrinal research method is employed in examining the specific legal aspects involved. The authority of notaries is clearly defined in law regarding the Position of Notary, there is lack of standardized guidelines for notaries when notary become parties in the employment agreements. This gap has implications, as notaries may be held accountable for breach of contract in such agreements. The inherent weaknesses in the function of employment agreements become apparent due to components that render one party more vulnerable than the other. Notaries, in the course of their duties, face potential legal challenges, and thus, laws and the Code of Ethics for the profession serve as essential guides to navigate these responsibilities.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Rania Sekar Dahayu.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 69 pages ; 28 cm.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-24-24622281 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920540056
Cover