Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit serta keterkaitannya dengan informed consent dan informed refusal pada kegawatdaruratan pasca operasi. Peneliti mempertajam penelitian dengan menganalisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Blb. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian doktriner untuk mengkaji permsalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat preskriptif untuk memberikan analisis terkait permasalahan hukum yang peneliti angkat dan menggunakan bahan penelitian berupa data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah informed consent tetap berlaku pada pasien kegawatdaruratan, termasuk pasien kegawatdaruratan pasca operasi, dengan catatan terdapat keluarga/wali yang mendampingi. Selain itu, pelaksanaan informed refusal, termasuk pada kegawatdaruratan pasaca operasi, mengalihkan tanggung jawab yang semula dimiliki penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, menjadi tanggung jawab penerima layanan kesehatan atau pasien. Peneliti menyarankan agar dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesahatan Tingkat Kota/Kabupaten kepada seluruh rumah sakit di daerahnya mengenai pelaksanaan pelaksanaan informed consent dan informed refusal pada pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga/wali. Selain itu, peneliti menyarankan kepada rumah sakit untuk mengembangkan sistem dan pengaturan internal terkait pelaksanaan informed consent dan informed refusal pada pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga/wali, serta proses rujukan.

---

This thesis discusses the hospital liability and its relationship with informed consent and informed refusal in postoperative emergencies. The researcher sharpened the research by analysing Case Number 176/Pdt.G/2021/PN Blb. In this study, the researcher uses a doctriner form to examine the legal issues raised in this thesis. This research is prescriptive in nature to provide analyses related to the legal issues raised by the researchers and uses research materials in the form of secondary data including laws and regulations and literature. The result of this research is that informed consent still applies to emergency patients, including postoperative emergency patients, provided that there is a family/guardian accompanying them. In addition, the implementation of informed refusal, including in postoperative emergencies, shifts the responsibility from the health care provider, the hospital, to the responsibility of the health care recipient or patient. The researcher suggested that the City/Regency Health Office should disseminate information to all hospitals in the region regarding the implementation of informed consent and informed refusal in emergency patients who are not accompanied by family/guardian. In addition, researchers suggest that hospitals develop systems and internal policies related to the implementation of informed consent and informed refusal in emergency patients who are not accompanied by family / guardian, as well as the referral process.