Permasalahan pengungsi merupakan salah satu isu global yang dihadapi Indonesia, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, namun masalah pengungsian merupakan masalah kemanusiaan, oleh karena itu penanganan masalah pengungsian dilakukan dengan sepenuhnya menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dengan negara di mana pengungsi-pengungsi tersebut berasal. Pengungsi-pengungsi pada umumnya tidak melihat Indonesia sebagai negara tujuan, namun sebagai negara transit, sama halnya dengan pengungsi-pengungsi Rohingya. Meskipun begitu, tren jumlah pengungsi yang mencari tempat perlindungan di Indonesia tiap tahunnya terus berkembang, pada tahun 2023 UNCHR mencatat 12,805 pengungsi yang berada di Indonesia, dan sekitar 8% dari jumlah tersebut merupakan pengungsi Rohingya. Hal ini tentu memiliki dampak yang cukup besar terhadap Indonesia, dari masalah sosial dan juga hukum. Salah satu dampak dari masalah sosial dan hukum tersebut adalah terjadinya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi Rohingya. Secara praktek, perkawinan ini tidak dapat memenuhi syarat formal sahnya perkawinan, dikarenakan perkawinan hanya dapat dilakukan secara agama. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan pengungsi Rohingya terhadap anak yang terlahir dari perkawinan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional.

---

The refugee crisis is one of the global issues faced by Indonesia, Indonesia does not ratify the 1951 Convention on the Status of Refugees, refugee crises are regarded as a humanitarian issue, therefore the handling of refugee is carried out to avoid disruption of good relations between Indonesia and the country where the refugees come from. Refugees generally do not see Indonesia as a country of destination, rather as a transit country, same goes for Rohingya refugees. Despite this, the number of refugees seeking shelter in Indonesia each year continues to grow, as of 2023 UNCHR recorded 12,805 refugees residing in Indonesia, and around 8% of them are Rohingya refugees. This certainly has a considerable impact on Indonesia, from both social and legal issues. One being the occurrence of marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees. In practice, this marriage cannot fulfill the formal requirements of the validity of marriage, because the marriage can only be done religiously. This thesis tries to answer the question of how the legal impact of marriage between Indonesian citizens and Rohingya refugees affects children born from these marriages based on the perspective of Private International Law.