Pendaftaran tanah yang dilakukan masyarakat melalui kantor pertanahan mewajibkan masyarakat menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah mereka ke kantor pertanahan untuk disimpan sebagai buku warkah. Selain bukti kepemilikan milik masyarakat, dalam warkah tersebut juga dimasukan dokumen terkait data fisik dan yuridis sebagai dasar pendaftaran tanah dan perubahan yang terjadi pada tanah tersebut. Karena vital nya warkah atas tanah tersebut, kantor pertanahan sebagai instansi yang menyimpan warkah wajib menyimpan warkah secara baik dan bertanggung jawab atas musnah atau rusak nya warkah tanah milik masyarakat. Sebagaimana musnahnya warkah tanah milik I Wayan Darsana pada kantor pertanahan kabupaten buleleng dan tanah tersebut didaftarkan untuk pembuatan sertipikat oleh Desa Adat Julah melalu program PTSL sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan untuk menganalisis bagaimana kedudukan Kepemilikan tanah milik I Wayan Darsana yang warkah tanah nya sudah musnah akibat bencana kebakaran dan pendaftaran tanah oleh Desa Adat Julah melalui program PTSL. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal, dengan maksud untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Data-data yang disebutkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kantor pertanahan dalam menjalankan tugasnya menjaga warkah tanah tidak bertanggung jawab atas musnahnya warkah hak atas tanah dan mengembalikan kewajiban kepada masyarakat untuk melaukan pendataan ulang bagi masyarakat yang warkah tanah nya hilang atau musnah di kantor pertanahan.

---

The registration of land carried out by the community through the land office requires the community to submit proof of land ownership to the land office to be stored as a document book. In addition to proof of ownership, the document book also includes documents related to physical and juridical data as the basis for land registration and any changes that occur on the land. Due to the importance of these land documents, the land office, as the institution responsible for storing the documents, is obliged to store them properly and be accountable for the destruction or damage of the land documents owned by the community. This is evident in the case of the destruction of the land document belonging to I Wayan Darsana at the Buleleng district land office, where the land was registered for the issuance of a certificate by the Julah Customary Village through the PTSL program, as explained in Decision Number 109 Pk/Tun/2022. Based on these facts, this research is based on the information contained in the decision to analyze the position of land ownership of I Wayan Darsana, whose land document has been destroyed due to a fire disaster, and the registration of the land by the Julah Customary Village through the PTSL program. This research is conducted using doctrinal research, with the aim of analyzing secondary data. The mentioned data is analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is document study to gather data from relevant legislation sources. The research findings illustrate that the land office, in carrying out its duties to safeguard land documents, is not accountable for the destruction of land rights documents and shifts the responsibility back to the community to undergo re-registration for those whose land documents are lost or destroyed at the land office.