Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perbuatan hukum jual beli hak atas tanah warisan yang seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan ahli waris lainnya yang berhak atas tanah waris tersebut. Ahli waris memiliki hak yang sah terhadap warisan tertentu dan peralihan hak tersebut harus dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  kekuatan akta jual beli atas perbuatan penjualan yang dilakukan salah satu ahli waris yang tidak melibatkan ahli waris lainnya dan korelasi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan Pasal 19 ayat (2) UUPA terkait hak ahli waris jika dikaitkan dengan Putusan No. 359/Pk/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh simpulan bahwa kekuatan akta jual beli yang tidak melibatkan ahli waris lainnya yang sah sebagai pihak dalam akta menjadikan akta tersebut menjadi cacat hukum dimana sejak awal perbuatan jual beli dianggap tidak pernah ada. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan UUPA menimbulkan ketidaksesuaian dikarenakan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 terdapat jangka waktu seseorang untuk mengajukan keberatan sedangkan dalam UUPA pemberian surat-surat sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan mutlak sebagai sistem publikasi negatif.

---

This research is motivated by the existence of a legal act of buying and selling rights to inherited land which should be carried out that involved by other heirs who have the rights to the inherited land. Heirs have legal rights to certain inheritances and the transfer of these rights must be carried out correctly in accordance with applicable law. The main problem in this research is the strength of the sale and purchase deed for the act of sale, carried out by one of the heirs which does not involved other heirs in the sale and purchase action and the correlation of Article 32 paragraph (2) of PP Number 24 of 1997 with Article 19 paragraph (2) of the UUPA regarding the rights of heirs if related to Decision no. 359/Pk/Pdt/2020. To answer these problems, this research was prepared using doctrinal research methods. The data used is secondary data. Based on the research carried out, it was concluded that the strength of the sale and purchase deed which does not involve other legal heirs as parties to the deed makes the deed legally flawed where from the start the sale and purchase act is considered to have never existed. Article 32 paragraph (2) of PP Number 24 of 1997 and UUPA has creates a discrepancy, because in PP Number 24 of 1997 there is a time period for a person to submit an objection, whereas in UUPA the provision of letters as proof of rights applies as a strong means of proof, not as an absolute negative publication system.