Penyusunan penelitian ini membahas mengenai penyebab perbedaan amar Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi (studi kasus: PT Asuransi Jiwa Kresna dengan PT AIA Financial) yang diajukan tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hukum positif telah jelas mengatur bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau PKPU hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pembatasan subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelola risiko. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Mengacu pada asas curia novit yaitu pengadilan tidak dapat menolak perkara memberikan dampak bagi pengadilan untuk memeriksa seluruh perkara yang didaftarkan meskipun telah disadari bahwa secara formil, pihak yang mengajukan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pengajuan permohonan Kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi, pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam hukum positif, namun dalam prakteknya terdapat beberapa putusan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, peranan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi terhadap badan peradilan sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Kode Etik yang berlaku, yang mana peranan tersebut dapat bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Selain pembinaan pengawasan, sosialisasi terhadap kebebasan hakim dalam menginterpretasikan peraturan seharusnya dilakukan limitasi yaitu terhadap peraturan yang secara gramatikal telah diatur secara jelas, sehingga terhadap peraturan tersebut tidak diperlukan penafsiran/interpretasi kembali.

---

The preparation of this research discusses the causes of differences in the decisions of Commercial Court Judges at the Central Jakarta District Court in bankruptcy or PKPU cases for insurance companies (case study: PT Asuransi Jiwa Kresna and PT AIA Financial) which were submitted without going through the Financial Services Authority. Positive law clearly stipulates that the only party authorized to file a bankruptcy application or PKPU is the Financial Services Authority. There are restrictions on legal subjects who can submit this application because insurance companies are institutions that collect public funds and manage risks. This writing was prepared using doctrinal legal research methods. Referring to the principle of curia novit, namely that the court cannot reject a case, giving effect to the court to examine all registered cases even though it is aware that formally, the party submitting the application does not comply with the applicable provisions. Regarding the filing of Bankruptcy or PKPU applications for insurance companies, basically it is clearly regulated in positive law, but in practice there are several decisions that are not in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, which creates legal uncertainty in society. In order to address this, the role of the Supreme Court as the highest institution of the judiciary is very important in providing guidance and supervision over the behavior of judges who do not comply with the applicable provisions and Code of Ethics, which role can be done in collaboration with the Judicial Commission. In addition to fostering supervision, socialization of judges' freedom in interpreting regulations should be limited, namely to regulations that have been clearly regulated grammatically, so that interpretation/re- interpretation of these regulations is not required.