Di tengah tingginya jumlah angka perokok di Indonesia, muncul tren baru penggunaan rokok elektrik. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik diklaim lebih aman terhadap kesehatan karena tidak mengandung tar ataupun daun tembakau didalamnya. Pada kenyataannya, rokok elektrik mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif serta bahan kimia lainnya. Saat ini rokok elektrik telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, pengaturan terhadap rokok elektrik dalam Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sebatas pencantuman peringatan kesehatan. Maka dari itu, pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia masih belum dapat melindungi hak-hak konsumen, terutama hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi atas barang yang digunakan. Hal tersebut perlu untuk dipenuhi karena rokok elektrik mengandung zat adiktif serta zat kimia lainnya yang berisiko terhadap kesehatan sehingga konsumen harus memiliki informasi serta kesadaran terhadap rokok elektrik yang dikonsumsinya. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan khusus terhadap rokok elektrik dalam TRPR. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik diatur di Indonesia dan Inggris, bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik di Inggris dilaksanakan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terhadap rokok elektrik di Indonesia belum dapat melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi produk rokok elektrik yang digunakan. Maka dari itu, pengaturan terhadap rokok elektrik nantinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen. Mulai dari adanya pengawasan rokok elektrik sebelum beredar (pre-market) dan post-market yang dapat memastikan bahwa rokok elektrik sudah memenuhi standar yang nantinya ditetapkan, mulai dari kandungan, label, peringatan kesehatan, hingga iklan rokok elektrik.

---

In the midst of the high number of smokers in Indonesia, a new trend has emerged in the use of electronic cigarettes (e-cigarettes). In contrast to conventional cigarettes, e-cigarettes are claimed to be safer for health because they do not contain tar or tobacco leaves in them. In reality, e-cigarettes contain nicotine which is an addictive substance and other chemicals. Currently, electronic cigarettes have a legal framework in the Health Law. However, the regulation of e-cigarettes in the Health Law only regulates the inclusion of health warnings. Therefore, regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia are still unable to protect consumer rights, mainly consumers right to obtain comfort, security and information about the goods they use. This needs to be fulfilled because e-cigarettes contain addictive substances and other chemicals that pose a risk to health, so consumers must have adequate information to be aware of the e-cigarettes they consume. United Kingdom (UK) is one of the countries that has regulations on e-cigarettes in the TRPR. By using doctrinal research methods, this research aims to find out how legal protection for e-cigarette consumers is regulated in Indonesia and the UK, how supervision of the distribution of e-cigarettes in the UK is carried out, as well as lessons that can be learned to later be applied in Indonesia. The results of this research found that regulations on e-cigarettes in Indonesia have not been able to protect consumers' rights to obtain information on the e-cigarette products they use. Therefore, regulations on e-cigarettes must be able to protect consumer rights. Starting from monitoring e-cigarettes starting before e-cigarettes are released (pre-market) and post-market, which can ensure that e-cigarettes meet the standards that will be set, starting from content, labels, health warnings, to e-cigarette advertising.