Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati. Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bukan hanya harus ditaati oleh Notaris saja melainkan juga kepada Notaris Pengganti.Dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt.P/2020/PN.Sby).Penelitian ini penting untuk mengkaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Keabsahan Kedudukan Notaris Pengganti dari Notaris yang berstatus sebagai Narapidana tidak memiliki keabsahan hukum karena Notaris pengganti yang diangkat oleh notaris yang sedang dalam hukuman penjara sedangkan Tanggung Jawab Hukum atas Produk Hukum yang dibuat oleh Notaris Pengganti menjadi wajib bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya,walaupun akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti menjadi akta dibawah tangan karena tidak terpenuhinya unsur yang ada dalam UUJN

---

Notary in performing a legal action must always act carefully so that the notary before making a deed, must examine all relevant facts in his consideration based on the applicable legislation. This must not only be adhered to by the Notary but also to the Substitute Notary. However, in practice there are still Notaries who commit acts that violate the law and are eventually sentenced to criminal sanctions. Such as the case of corruption in the Surabaya District Court Determination Number 728/Pdt.P/2020/PN. Sby) that was analysed. For this reason, this research is important to assess the validity of the appointment of a substitute notary from a convicted notary and the responsibility of the substitute notary for the deed he made. This research was conducted using the doctrinal method using secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials and obtained through literature studies. The approaches taken in this research are statutory approach, analytical approach, and case approach. This research is processed and presented descriptively analytically. The results obtained from this research are the Validity of the Position of Substitute Notary of Notary who is a Prisoner does not have legal validity because the substitute Notary appointed by the notary who is in prison while the Legal Responsibility for Legal Products made by the Substitute Notary becomes obliged to be responsible for the deed he made, although the deed made by the Substitute Notary becomes a deed under the hand because of the nonfulfillment of the elements in the UUJN.