Akuisisi saham di Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi bisnis. Saat perusahaan secara strategis mengakuisisi saham, mereka berkontribusi pada diversifikasi dan pengembangan pasar Indonesia, yang pada akhirnya membentuk lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Salah satu masalah yang umum terjadi dalam akuisisi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait tantangan yang ada dalam pelaksanaan pemberitahuan akuisisi saham, serta mengenai kerangka hukum seputar akuisisi saham di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan membahas kerangka regulasi yang mengatur akuisisi saham dalam hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha, serta menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dalam kasus keterlambatan pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dalam akuisisi saham PT Putra Bongan Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dengan implementasinya dalam Putusan KPPU No.18/KPPU-M/2020.

---

Share acquisition in Indonesia plays a pivotal role in fostering economic growth and business expansion. As companies strategically acquire shares, they contribute to the diversification and development of the Indonesian market, ultimately shaping a more competitive business environment. A prevalent problem observed about acquisitions in Indonesia is the lack of awareness among business actors regarding notifying obligations as stipulated in the law. This thesis aims to shed light on the challenges associated with share acquisitions notifications, as well as to contribute to a better understanding of the legal landscape surrounding share acquisitions in Indonesia. By using normative juridical research method, this thesis will discuss about the regulatory framework governing share acquisitions within the limited liability company law and business competition law, as well as analyzing how Law No. 5 of 1999 and Government Regulation No. 57 of 2010 are applied in the case of a delayed acquisition notification done by Taiko Plantations Pte. Ltd in the share acquisition of PT Putra Bongan Jaya. The results of this research reveal that there is an inconsistency between the provisions of Article 6 of Government Regulation No.57 of 2010 and their actual implementation in KPPU Decision No.18/KPPU-M/2020.