Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal.

---

This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal.