Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal.

---

This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors.