Makalah ini bertujuan mengurai bagaimana eksklusi dan marginalisasi secara ganda terjadi dalam produksi pengetahuan dan kebijakan food estate di Indonesia, dengan menggunakan teori standpoint feminis sebagai kerangka kerja filosofis. Kebijakan food estate di Indonesia merupakan sebuah kebijakan kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dengan mengembangkan perkebunan berskala besar di kawasan hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini dikritik karena mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat lokal, terutama perempuan dan masyarakat adat, yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Teori standpoint feminis berargumen bahwa pengetahuan bersifat situasional dan parsial, dan bahwa perspektif kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap realitas. Melalui teori standpoint feminis, dominasi produksi pengetahuan yang mempengaruhi kebijakan food estate di Indonesia mencoba diurai karena telah menghasilkan masyarakat yang tereksklusi dan termarginalisasi secara ganda. Makalah ini menggunakan refleksi kritis dan metode penelitian filosofis untuk menganalisis masalah dan tantangan aktual, dan untuk mengusulkan suatu bentuk evaluasi kritis non-teknis dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

---

This paper aims to unravel how multiple exclusion and marginalization occur in the production of knowledge and food estate policies in Indonesia, using feminist standpoint theory as a philosophical framework. The food estate policy in Indonesia is a controversial policy that aims to improve food security and agricultural productivity by developing large-scale plantations in forest and peatland areas. However, it has been criticized for ignoring the voices and interests of local communities, especially women and indigenous peoples, who depend on forests for their livelihoods and cultural identity. Feminist standpoint theory argues that knowledge is situational and partial, and that the perspectives of marginalized groups can offer a more comprehensive and critical understanding of reality. Through feminist standpoint theory, the dominance of knowledge production that influences food estate policies in Indonesia is unraveled as it has resulted in a doubly excluded and marginalized society. This paper uses critical reflection and philosophical research methods to analyze actual problems and challenges, and to propose a form of non-technical critical evaluation in public policy formulation and implementation.