Kementerian KLM merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan publik. Penerapan praktik manajemen risiko menjadi salah satu proses krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan tata kelola penyusunan dan penetapan kebijakan publik. Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan, praktik manajemen risiko pada Kementerian KLM masih belum efektif. Sehingga, dalam rangka menilai kesiapan Kementerian KLM dalam menerapkan praktik manajemen risiko dan untuk mengisi kesenjangan penelitian budaya risiko pada instansi pemerintahan, maka peneliti melakukan Evaluasi Budaya Risiko pada Kementerian KLM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi budaya risiko pada Kementerian KLM—sebagai salah satu instansi pemerintah. Evaluasi budaya risiko dilakukan dengan pendekatan kerangka kerja aspek budaya risiko yang dikembangkan dalam IRM Risk Culture Aspects Model. Seluruh aspek budaya risiko dalam kerangka kerja digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan survei. Sehingga, penelitian terbatas pada perspektif dari pegawai, pimpinan unit kerja eselon I, dan auditor. Analisis difokuskan pada kriteria-kriteria yang dimiliki setiap aspek budaya risiko. Hasil evaluasi menunjukkan Kementerian KLM sudah memiliki budaya risiko dari segi esensi. Namun hal ini belum dibarengi dengan kesadaran untuk melakukan tata kelola manajemen risiko sesuai dengan peraturan. Budaya risiko yang sudah ada belum dilakukan secara sistematis dan sesuai kaidah tata kelola. Kompetensi risiko belum ditunjang dengan keahlian dan keterampilan manajemen risiko yang memadai. Keteladanan pimpinan menjadi kunci utama dalam membangun budaya risiko untuk mendukung praktik penerapan manajemen risiko yang efektif dan meningkatkan tata kelola instansi pemerintahan.

---

The KLM Ministry Office is a government agency responsible for coordinating, syncing, and managing public policies. The implementation of risk management practices is one of the crucial processes that must be carried out to improve the governance of public policy formulation and establishment. Based on initial observations, risk management practices at KLM Ministry Office are still lacking in effectiveness. Thus, to assess the readiness of KLM Ministry Office in performing risk management practices and to fill the gaps in risk culture research in government agencies, the researchers conducted a Risk Culture Evaluation at the KLM Ministry Office. This study aims to evaluate the risk culture at KLM Ministry Office—as a government agency. Evaluation of risk culture is carried out using the risk culture aspect framework approach developed in IRM Risk Culture Aspects Model. All aspects of risk culture in the framework are used in this study. The research was conducted by analyzing data and facts obtained through observation, documentation, interviews, and surveys. Thus, the research is limited to the perspectives of employees, head of echelon I work unit, and auditors. The analysis is focused on the criteria that each aspect of risk culture. The evaluation results indicate that KLM Ministry Office already has a risk culture from an essential point of view. However, this has not been supported and accommodated by awareness to carry out risk management in accordance with regulations. The existing risk culture has not been carried out systematically and according to governance principles. Risk knowledge has not been supported by adequate risk management skills and competence. Tone at the top is the main aspect to establish a mature risk culture to conduct effective risk management practices and to improve the practice of good governance in government agencies. However, research is still being carried out based on the perspectives of employees, work unit heads, and auditors.