Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) merupakan pemberian informasi dari tenaga medis dan pemberian persetujuan dari pasien atas suatu tindakan kedokteran. Informed consent merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi sebelum dilakukan suatu tindakan kedokteran dimana hal tersebut dapat menjadi suatu perlindungan hukum baik bagi dokter maupun bagi pasien. Informed consent juga harus dipenuhi dalam melakukan suatu perluasan tindakan kedokteran. Perluasan tindakan kedokteran sendiri merupakan perluasan atau tambahan tindakan dari suatu tindakan kedokteran yang telah sebelumnya disampaikan dan disetujui oleh pasien. Pada prakteknya di lapangan, masih terdapat kasus dimana pasien dan/atau keluarga pasien yang merasa dirugikan atas perluasan tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan No. 609/Pdt/2021/PT SBY dimana pasien merasa dirugikan atas perluasan tindakan kedokteran yakni tindakan Total Abdominal Hysterectomy (“TAH”) (pengangkatan seluruh bagian rahin) yang merupakan perluasan atas tindakan cystectomy (pengangkatan kista) dan abdominal hysterectomy (pengangkatan rahim sebagian) yang berdasarkan keterangan pasien, perluasan tindakan tersebut tidak diinformasikan terhadap pasien. Hal tersebut dapat menjadikan perluasan tindakan medis atas pasien dalam kasus a quo menjadi tidak sah dikarenakan perluasan tindakan kedokteran bahkan dalam keadaan gawat sekalipun harus tetap disampaikan kepada pasien dan/atau keluarga pasien sebagai bagian dari pemenuhan hak pasien.

---

Informed consent is the provision of information by medical personnel and the patient's agreement to a medical procedure. Informed consent is a mandatory requirement before any medical procedure is performed, serving as legal protection for both the doctor and the patient. It must also be obtained on expansion of medical procedures. Medical procedure expansion refers to the extension or addition of a medical procedure previously informed and given consent by the patient. In practice, there are still cases where patients and/or their families feel aggrieved by the expansion of medical procedures performed on the patient. This issue can be seen in Verdict No. 609/Pdt/2021/PT SBY, where a patient felt aggrieved by the expansion of medical procedures, namely Total Abdominal Hysterectomy (“TAH”) (removal of the entire uterus), which was an extension on medical procedure of cystectomy (removal of cysts) and abdominal hysterectomy (partial removal of the uterus). According to the patient's statement, the expansion of the procedure was not informed to the patient. This renders the medical procedure expansion on the patient in this case could be considered as invalid because even in emergency situations, the expansion of medical procedures must still be communicated to the patient and/or their family as part of complying the patient's rights.