Skema piramida yang berkedok Multi-Level Marketing (MLM) telah menjadi isu yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi bentuk usaha dalam industri penjualan langsung dan pemasaran jaringan. Dalam hal mengatur terkait direct selling, pemerintah Indonesia dengan kedaulatannya memiliki limitasi dalam mengeluarkan regulasi. Batasan-batasan tersebut salah satunya bersumber dari perjanjian multilateral ataupun bilateral yang mengikat Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik temu antara pengaturan direct selling di Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional yang mengikatnya mengenai praktik pemasaran berjenjang (MLM) dan skema piramida. Fokusnya adalah pada bagaimana Indonesia mengatur MLM, dan sejauh mana peraturan tersebut sejalan atau berpotensi bertentangan dengan perjanjian perdagangan Free Trade Agreement (FTA) dan WTO. Penelitian ini menggali kerangka hukum dan regulasi yang ada yang melindungi konsumen dari potensi penipuan dalam skema piramida dan prevalensi skema piramida di MLM, serta menganalisis bagaimana perjanjian-perjanjian perdagangan internasional mempengaruhi dan berdampak pada kebijakan MLM di Indonesia. Skripsi ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara seperti Tiongkok, yang telah mengadopsi kebijakan berbeda terkait penjualan langsung dan MLM di bawah kerangka WTO. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang upaya perlindungan konsumen dalam menghadapi skema piramida berkedok MLM dan menyoroti perlunya peningkatan kerja sama antara pihak berwenang, perusahaan MLM, dan konsumen dalam memitigasi risiko yang terkait dengan skema piramida.

---

Pyramid schemes under the guise of Multi-Level Marketing (MLM) have become a significant issue along with the development of technology and innovation in business forms in the direct sales and network marketing industries. In terms of regulating direct selling, the Indonesian government with its sovereignty has limitations in issuing regulations. One of these limitations comes from multilateral or bilateral agreements that bind Indonesia. This thesis aims to explore the intersection between direct selling regulations in Indonesia and the international trade agreements that bind them regarding multi-level marketing (MLM) practices and pyramid schemes. The focus is on how Indonesia regulates MLM, and the extent to which these regulations are in line with or potentially conflict with the Free Trade Agreement (FTA) and WTO trade agreements. This research explores the existing legal and regulatory framework that protects consumers from potential fraud in pyramid schemes and the prevalence of pyramid schemes in MLM, as well as analyzing how international trade agreements influence and impact MLM policy in Indonesia. This thesis also compares Indonesia's approach with countries such as China, which have adopted different policies regarding direct sales and MLM under the WTO framework. This research provides a deeper understanding of consumer protection efforts in dealing with pyramid schemes under the guise of MLM and highlights the need for increased cooperation between authorities, MLM companies and consumers in mitigating the risks associated with pyramid schemes.