Penelitian ini mengevaluasi dan mengidentifikasi tingkat ketangkasan proses pengembangan perangkat lunak pada sistem Perizinan Online Kementerian ESDM yang terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di mana terjadi banyak perubahan proses bisnis layanan dan kewajiban integrasi dengan sistem Kementerian Investasi yang belum terdefinisi dengan baik. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja transisi dan adopsi agile yang mengolaborasikan kerangka kerja 4-DAT dan SAMI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengisian kuesioner dengan responden yang terdiri dari manajer proyek, pimpinan tim, penilai, pengembang dan pemilik bisnis proses layanan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pengembangan perangkat lunak belum mencapai tingkat ketangkasan kolaboratif level 1 (SAMI) dan tingkat ketangkasan 0.7 skala 1 (4-DAT). Sebagai rekomendasi, dibutuhkan transisi proses pengembangan perangkat lunak menuju agile dengan mengoptimalkan proses pengembangan perangkat lunak pada kondisi bisnis dan regulasi yang dinamis, demi peningkatan standar layanan berdasarkan metodologi SAMI. Rekomendasi proses adopsi menggunakan Kanban dapat mendukung proses manajemen perubahan, peningkatan visibilitas proyek dan efisiensi penyelesaian sistem. Penyusunan rekomendasi kerangka kerja transisi dan adopsi agiledidasarkan kondisi pengembangan aplikasi saat ini dengan memperhatikan pemetaan dengan praktik agile, prinsip-prinsip agile, dan alur proses Kanban. Transisi dan adopsi agile menggunakan framework Kanban pada organisasi diharapkan mampu mengoptimalkan proses pengembangan perangkat lunak pada kondisi bisnis dan regulasi yang dinamis dalam rangka peningkatan standar layanan.

---

This study evaluates and identifies the agility level of the software development process in the Online Licensing System of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), which has been impacted by the Job Creation Law. This law led to significant changes in business processes and the need for integration with the well-not-defined systems of the Ministry of Investment. The evaluation was carried out using an agile transition and adoption framework, combining the 4-DAT and SAMI frameworks. Data collection was conducted through interviews, observations, and questionnaires with respondents including project managers, team leaders, evaluators, developers, and business owners of the service process. The results showed that the software development process has not yet reached collaborative agility level 1 (SAMI) and an agility level of 0.7 on a scale of 1 (4-DAT). As a recommendation, a transition of the software development process towards agile is needed, optimizing the software development process in dynamic business and regulatory conditions, to improve service standards based on the SAMI methodology. The recommended adoption process using Kanban can support change management, increase project visibility, and enhance system completion efficiency. The formulation of the agile transition and adoption framework recommendations is based on the current application development conditions, considering mapping with agile practices, agile principles, and Kanban process flows. The transition and adoption of agile using the Kanban framework in the organization are expected to optimize the software development process under dynamic business and regulatory conditions to improve service standards.