Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels.