Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian pemenuhan syarat wanprestasi dalam upaya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Studi ini akan memfokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 67/PDT/2022/PT PLK, dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi proses eksekusi jaminan fidusia dalam kasus wanprestasi. Mengingat dalam praktiknya banyak sekali proses eksekusi terhadap kasus wanprestasi di Indonesia masih dilakukan dengan prosedur-prosedur intimidasi seperti penagihan melaluidebt collector dan penarikan paksa hal ini dapat diamati pada studi yang penulis angkat. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/PDT.BTH/2022/PN KSN jo. Putusan Banding Nomor 67/PDT/2022/PT PLK dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 belum sepenuhnya sesuai. Pertimbangan hukum pada tingkat banding dalam Putusan Banding Nomor 67/PDT/2022/PT PLK membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/PDT.BTH/2022/PN KSN. Hal ini terkait dengan penegasan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur sebagai pilihan alternatif. Proses eksekusi jaminan fidusia sering mengalami hambatan karena keberatan debitur dalam menyerahkan objek jaminan. Kurangnya ketentuan mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas. Penarikan objek jaminan seringkali dilakukan dengan intimidasi oleh penerima fidusia, yang mengakibatkan penarikan tersebut dianggap sebagai perampasan. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai pihak yang berwenang membantu dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan kurangnya pengetahuan debitur dan debt collector tentang prosedur hukum yang benar.

---

This paper analyzes the conformity of default condition fulfillment in executing a fiduciary guarantee based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. The study focuses on the analysis of the High Court Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK, aiming to assess how the implementation of the Constitutional Court's decision has influenced the fiduciary guarantee execution process in default cases. The research, using a normative juridical research method, reveals that the High Court Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK, considering Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, is not entirely in line. Legal considerations at the appellate level in Decision Number 67/PDT/2022/PT PLK annul the District Court Decision Number 6/PDT.BTH/2022/PN KSN. This is related to the Constitutional Court's affirmation in Number 2/PUU-XIX/2021 that fiduciary guarantee execution must be submitted to the District Court by the creditor as an alternative option. The fiduciary guarantee execution process often faces obstacles due to debtor objections to surrendering the collateral. The lack of clear regulations on the procedures for executing fiduciary collateral objects in the Fiduciary Guarantee Law and its implementing regulations leads to ambiguous limitations. The withdrawal of collateral objects is frequently carried out through intimidation by the fiduciary receiver, causing it to be perceived as confiscation. Additionally, there is no clarification on the authorized parties to assist in fiduciary guarantee execution, and both debtors and debt collectors lack proper knowledge of legal procedures.