Asuransi risiko politik merupakan sebuah cara untuk melindungi investasi dari kemungkinan terjadinya risiko politik di negara tujuan investasi. Risiko politik merupakan risiko tidak terduga yang timbul akibat dari perbuatan atau kelalaian pemerintah tuan rumah, serta dapat berbentuk pembatasan transfer, ekspropriasi, kekerasan politik, serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar penyediaan asuransi risiko politik terbagi menjadi penyediaan oleh badan publik dan perusahaan asuransi. Pasar penyedia asuransi risiko politik berupa badan publik mencakup lembaga multilateral serta lembaga pemerintahan yang menyediakan produk asuransi risiko politik bagi tertanggung yang memenuhi syarat tertentu sebagai imbal balik dari pembayaran premi yang diterimanya. Sedangkan, pasar lembaga privat mencakup perusahaan-perusahaan asuransi swasta yang memberikan produk asuransi risiko politik. Skripsi ini akan berfokus pada analisis mengenai ketentuan penyediaan asuransi risiko politik oleh badan publik maupun perusahaan asuransi serta melakukan perbandingan dengan lembaga di Indonesia. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif dan teoritis. Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Penulis, masing-masing lembaga penyedia asuransi risiko politik memiliki ketentuan dan metode yang berbeda antar satu dengan lainnya. Adapun, terdapat beberapa hal serupa yang dapat ditemukan di antara bentuk lembaga sejenis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan beberapa hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi politik oleh badan publik milik pemerintah. Hal ini ditujukan untuk mendorong investasi asing yang dilakukan oleh para investor Indonesia dan memperkuat ekonomi negara.

---

Political risk insurance is a way to protect investments from the possibility of political risks in the investment destination country. Political risk refers to unexpected risks that arise due to actions or negligence by the host government and can take the form of transfer restrictions, expropriation, political violence, and government default. The market for political risk insurance is divided between provisions by public entities and insurance companies. The public agency segment includes multilateral institutions and government agencies that provide political risk insurance products to eligible policyholders in return for the premium payments they receive. Meanwhile, the private sector market includes private insurance companies that offer political risk insurance products. This paper will focus on an analysis of the provisions for political risk insurance by public and private entities. This research will focus on analysing the provisions of political risk insurance by public bodies and insurance companies and comparing them with institutions in Indonesia. Based on the analysis found by the Author, each political risk insurance provider has different terms and methods from one another. Additionally, there are several similar aspects that can be found among similar types of institutions.