Bulog dan beras ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Keduanya seolah sejoli yang tak terpisahkan. Sejak berdiri pada 1967 sampai saat ini Bulog tak pernah lepas dari tetek bengek urusan beras. Akan tetapi, relasi Bulog dan beras tidak selalu manis. Ada masa pasang, ada saat surut. Secara korporasi bahkan Bulog serasa ditimpa ‘tsunami’ tatkala monopoli impor beras dicabut, penyaluran pasti beras untuk golongan anggaran (PNS, TNI-Polri) ditiadakan, dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), kredit berbunga rendah, dihentikan. ‘Tsunami’ bagai kiamat berulang ketika outlet penyaluran pasti beras Bulog untuk program Raskin/Rastra diubah menjadi transfer tunai di program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), yang sekarang bernama Program Sembako.
Itu salah satu ‘drama’ perubahan kebijakan yang bisa dibaca di buku ini. Akan tetapi, sesuai judulnya, Bulog dan Politik Perberasan, buku ini diniatkan untuk melacak secara mendalam relasi Bulog dan politik beras yang diformulasikan dalam pelbagai kebijakan publik pemerintah dari sejak BUMN ini berdiri hingga kondisi paling mutakhir. Posisi ekonomi-politik beras dalam percaturan politik-ekonomi Indonesia ditelusuri hingga berujung pada pertanyaan: masihkah Bulog harus mengurus beras? Bongkar pasang kebijakan dalam stok beras publik, baik untuk program Raskin/Rastra, beras operasional Bulog maupun cadangan beras pemerintah, dianalisis lewat pendekatan ekonomi-politik.
Pembaca disuguhi analisis mendalam sejauhmana komitmen (politik) pemerintah lewat kebijakan perberasan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bulog. Baik komitmen anggaran maupun dukungan politik lewat regulasi dan kebijakan. Relasi Bulog dan (politik) beras ini bisa menjadi cermin bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dibuat. Juga diulas mengapa Bulog masih berada di zona nyaman dengan mengandalkan penugasan publik. Padahal, potensi bisnis komersial yang bisa digeluti cukup luas. Lewat kajian terhadap puluhan regulasi juga dielaborasi bagaimana seharusnya Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) berperan, dan seperti apa negara lain merancang tata kelola pangan mereka. Inilah buku pertama yang merangkai titik-titik hulu hingga hilir bagaimana relasi Bulog dan politik perberasan dari era 1970-an hingga saat ini.
