Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research.