Studi ini mengevaluasi dampak suntikan modal yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan rasio return on asset. Salah satu tantangan utama dalam upaya evaluasi ini adalah adanya masalah endogenitas dalam alokasi PMN, karena kecenderungan dan besaran alokasi PMN mempunyai hubungan struktural dengan peruntukan penggunaan PMN sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian BUMN.Adapun Kontributor lain terhadap endogenitas adalah potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan manajerial dan keuangan di BUMN dari berbagai lembaga pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, yang juga mencakup bagaimana PMN dialokasikan ke BUMN. Studi ini menggunakan strategi regresi variabel instrumental untuk mengatasi masalah endogenitas. Pengamatan longitudinal terhadap informasi keuangan auditan BUMN dan data petahana CEO sebagai proksi pengaruh politik digunakan, dengan pengamatan dari tahun 2013 hingga 2021. Lebih khusus lagi, pada spesifikasi estimasi, penelitian ini memilih Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) sebagai variabel utama. spesifikasi untuk memasukkan variabel invarian waktu seperti efek tetap sektoral.Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMN tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja BUMN yang diukur dengan rasio return on assets. Studi ini juga menemukan bahwa posisi CEO yang menjabat secara statistik signifikan dalam menjelaskan endogenitas PMN, dimana BUMN yang dipimpin oleh CEO yang menjabat cenderung menerima lebih banyak PMN dibandingkan BUMN yang dipimpin oleh CEO yang tidak menjabat. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, perlu dilakukan kajian ulang terhadap penyertaan modal negara melalui PMN, karena pendekatan yang dilakukan saat ini tidak mampu meningkatkan kinerja BUMN. Untuk memitigasi pengaruh politik, pemerintah harus menetapkan pengaturan kelembagaan dan pedoman yang jelas dengan prinsip akuntabilitas dalam perekrutan CEO.

---

This study evaluates the impact of capital injection provided by the State into state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia through PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) on firms’ performance, as measured by return on asset. One immediate challenge that emerged in attempting the evaluation is the presence of endogeneity in PMN allocation, as the propensity and the size of PMN allocation have a structural relation with the designation of use of PMN as laid out in the Ministry of SOEs’ regulation. The other contributor to the endogeneity is the potential for political influence in the managerial and financial decision-making in SOEs from the various government bodies, particularly the Ministry of SOEs’, which also extends to how PMNs are allocated among SOEs’. The study employs an instrumental variable regression strategy to overcome the endogeneity issues. A longitudinal observation of audited financial information of SOEs and CEO incumbency data as a proxy for political influence is used, with observations from 2013 to 2021. More specifically, on estimation specification, the study chose Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) as the main specification to allow for the inclusion of time-invariant variables such as sectoral fixed effect. The estimation result indicates that PMN has no statistically significant impact on SOEs’ performance, as measured by their return on assets ratio. The study also found that CEO incumbency is statistically significant in explaining the endogeneity of PMN, where SOEs led by incumbent CEOs tend to receive more PMN compared to those led by non-incumbent CEOs. Considering these estimation results, a reassessment of state capital injection through PMN is necessary, as the current approach does not improve SOE performance. To mitigate political influence, the government should establish institutional arrangements and clear guidelines with accountability principles for CEO recruitment.