Penyandang disabilitas di Indonesia pada waktu ini masih terdapat cukup banyak berbagai permasalahan. dalam pemenuhan hak juga kewajiban penyandang disabilitas sampai saat ini masih tidak cukup memadai. Masih cukup banyak stigma negative dimata masyarakat yang berkaitan terhadap penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek. Dengan berlandaskan hal tersebut penulis mencoba menganailis bagaimana peran serta upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia penyandang disabilitas di Indonesia serta bagaimana perspektif, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh peemrintah ataupun stakeholder lainnya dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas khususnya di Kota Depok. Pemilihan Kota Depok sebagai fokus wilayah penelitian juga disebabkan karena Kota Depok mendapatkan penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Ramah AnakSalah satu kategori Kota Ramah Anak diantaranya: 1. Kelembagaan; 2. kategori hak sipil dan kebebasan; 3. Kategori lingkungan dan pengasuhan alternatif; 4. Kategori Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kategori Pendidikan, pendayagunaan waktu luang dan kegiatan budaya;dan 6. Kategori perlindungan.

---

Currently, people with disabilities in Indonesia still have quite a lot of various problems. in fulfilling the rights and obligations of persons with disabilities is still inadequate. There is still quite a lot of negative stigma in the eyes of society related to people with disabilities, which is formed from various aspects. Based on this, the author tries to analyze the role and efforts of the government in fulfilling the principles of human rights of persons with disabilities in Indonesia as well as the perspectives, challenges and obstacles faced by the government and other stakeholders in fulfilling the educational rights of children with disabilities, especially in Depok City. The choice of Depok City as the focus of the research area was also due to the fact that Depok City received an award in 2023 as a Child Friendly City. One of the Child Friendly City categories includes: 1. Institutional; 2. categories of civil rights and freedoms; 3. Category of alternative environment and care; 4. Basic health and welfare category; Education category, utilization of free time and cultural activities; and 6. Protection category.