Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran kembali PPN/PPnBM terhadap KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014 sebagai pengganti dari PMK 64/PMK.02/2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah latar belakang Pemerintah dalam penetapan PMK 218/PMK.02/2014, kelebihan dan kelemahan atas penetapan PMK 218/PMK.02/2014 dilihat dari sisi Pemerintah dan KKKS, teknik penyelesaian atas isu yang berkembang dan menjadi polemik di kalangan indsutri minyak dan gas bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014, yaitu atas tambahan kelengkapan dokumen, tidak termasuknya FTP sebagai Bagian Negara yang dapat dikembalikan, negative list atas PPN Impor dan Kilang LNG, dan mekanisme offset atas overlifting KKKS, dan analisis atas dampak finansial maupun non finansial yang dihadapi oleh KKKS.

---

The objective of this research is to analyze the implementation of VAT reimbursement policy towards oil and gas contractors in the Upstream Oil and Gas since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014 replacing PMK 64/PMK.02/2005. Method used in this research is qualitative with descriptive analysis. Result of this thesis are the background on the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, the advantages and disadvantages for setting PMK 218/PMK.02/2014 in terms of government and PSC, the solutions to a growing issue among oil and gas industry since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, ie on the additional documents, the exclusion of FTP as part of the State can be returned, the negative list of VAT LNG and Import VAT, and the offset mechanism on overlifting KKKS, and the analysis of financial and non financial impact faced by the PSC.