Regulasi pembukuan dengan stelsel kas (pembukuan sederhana) telah berlaku sejak tahun 2022 menyasar Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, terhitung sudah 2 tahun diberlakukan dalam PMK 54/2021, regulasi ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap objek regulasi itu sendiri. Pemilihan Kota Depok sebagai lokus penelitian dengan melihat angka pertumbuhan terbaik diantara kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana di Kota Depok dan menganalisis determinan preferensi WP bersangkutan terhadap penggunaan regulasi pembukuan sederhana yang ditinjau dari asas keadilan dan kemudahan administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui upaya wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana berada pada kategori “mengingat”/level C1 dan tergolong sebagai tingkat pengetahuan yang rendah. Kemudian, terkait dengan determinan preferensi WP terhadap regulasi ini diketahui bahwa faktor kemudahan menjadi determinan yang paling dominan terasa oleh WP dibandingkan determinan lainnya. Kondisi ini seharusnya dapat terus diperbaiki oleh WP bersangkutan dengan meningkatkan kesadaran diri untuk dapat memahami regulasi yang terkait bisnisnya. Selain itu, perlunya keterlibatan pemerintah untuk menyediakan tools yang mampu memudahkan penyelenggaraan regulasi pembukuan sederhana ini. Pemerataan sosialisasi seharusnya juga menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh pembuat regulasi agar “bahasa kemudahan” lebih mudah dipahami oleh objek regulasi.

---

Regulations on cash basis accounting (simple bookkeeping) have been in effect since 2022, targeting taxpayers with certain gross turnover. However, despite the implementation of PMK 54/2021 for two years, this regulation has not yet shown a significant impact on its regulation objects. Depok City was chosen as the research site due to its strong growth rates compared to other cities in West Java Province. This forms the basis of research, which aims to assess the level of knowledge among taxpayers with specific gross turnovers regarding the simple bookkeeping regulations in Depok City, and to analyze the determination of taxpayers' preferences for using these regulations, focusing on principles of equity and ease of administration. The research approach used is quantitative, with data collected through surveys, complemented by qualitative techniques including in-depth interviews and literature review. The research findings indicate that taxpayers' knowledge levels regarding simple bookkeeping regulations fall within the 'remember' category/level C1, indicating a low level of knowledge. Furthermore, convenience is identified as the predominant determinant felt by  taxpayers' preferences for these regulations compared to other factors. This highlights the need for taxpayers to enhance their self-awareness and understanding of regulations relevant to their businesses. Additionally, government involvement is crucial in providing tools that facilitate compliance with these regulations. It is also imperative for regulators to ensure equitable distribution of information campaigns to enhance understanding among regulatory subjects about the benefits of compliance.