Banyaknya pembangunan infrastruktur di Jakarta membuat pengawasan internal pelaksanaan kontrak rancang bangun pembangunan gedung negara perlu mendapat perhatian. Permasalahan dalam pengawasan internal, yaitu masih adanya beberapa temuan yang tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) namun ditemukan oleh auditor eksternal, serta keterlambatan penyelesaian pengawasan. Permasalahan tersebut diantaranya, terbatasnya jumlah auditor teknis, belum meratanya pengetahuan dan pengalaman pengawasan konstruksi, penugasan yang tumpang tindih, dan proses pelaporan yang memakan waktu lama. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengawasan internal dan ketidakpatuhan proses konstruksi terhadap peraturan perundangan, sehingga pengawasan internal konstruksi tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pemerintahan, diperlukan adanya standarisasi prosedur operasional (SOP) untuk membantu kinerja pemerintah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar prosedur operasional pengawasan internal konstruksi bangunan gedung negara menggunakan kontrak rancang bangun berbasis risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip atau studi literatur, survei kuesioner, dan metode Delphi. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 proses bisnis dalam pengawasan internal, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam aktivitas pengawasan internal ditemukan 90 risiko yang mungkin terjadi dan 16 risiko diantaranya dikategorikan sebagai level risiko tinggi. Respon risiko atas 16 risiko tinggi tersebut digunakan sebagai dasar pengembangan SOP berbasis risiko.

---

The amount of infrastructure development in Jakarta makes internal control of the implementation of design and build contracts for construction of state buildings need attention. The problem is there are still some findings that are not detected by APIP but found by external auditors, and delays in completing assignments. The problems include a limited number of technical auditors, uneven knowledge, and experience of construction supervision, overlapping assignments, and a report process that takes time. These problems have an impact, that are lack of internal control objectives’s achievement and non-compliance with laws and regulations, thus showing that internal control of construction is not running effectively and efficiently. In government, it is necessary to standardize operational procedures (SOP) to help government performance more effective and efficient. This research aims to develop SOP for internal control of building construction using design and build contracts with risk based. Methods used in this research are archival analysis or literature study, questionnaire survey, and Delphi method. The results showed that there are 3 business processes, namely the planning, implementation, and reporting. In internal control activities, 90 potential risks were found and 16 of them were categorized as high-risk level. Risk responses of 16 high risks are used as the basis for developing risk-based SOP.