Perkembangan pesat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem ini juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanannya dan potensi dampak insiden keamanan terhadap operasi pemerintah dan kepercayaan warga negara. Untuk mengatasi tantangan ini, di dalam penelitian ini diusulkan kerangka kerja untuk menangani insiden keamanan menggunakan standar ISO/IEC 27035:2023 sebagai referensi. Standar ISO/IEC 27035:2023 menyediakan pendekatan komprehensif untuk manajemen insiden, yang mencakup seluruh siklus hidup dari persiapan dan identifikasi hingga penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Lembaga yang direkomendasikan ialah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan publik atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan kerangka kerja diawali dengan analisis menyeluruh terhadap praktik keamanan Ombudsman yang ada dan potensi ancaman terhadap sistem elektroniknya. Penilaian ini dijadikan dasar untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kerentanan khusus lembaga. Tahapan yang dilakukan ialah persiapan, identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan, dan pelajaran yang dipetik. Rekomendasi menghasilkan kerangka kerja dan wawasan yang dapat digunakan instansi pemerintah untuk mengadopsi standar ISO 27035:2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut relevan dan sejalan dengan kebijakan SPBE di Indonesia.

---

The rapid development of Electronic Government Systems (EoBS or SPBE in Indonesian) has brought significant improvements in the efficiency and accessibility of public services. However, the increasing reliance on these systems has also increased concerns about their security and the potential impact of security incidents on government operations and citizen trust. In order to address these challenges, this study proposes a framework for handling security incidents using the ISO/IEC 27035:2023 standard as a reference. The ISO/IEC 27035:2023 standard provides a comprehensive approach to incident management, covering the entire life cycle from preparation and identification to containment, eradication, and recovery. The recommended institution is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, a government institution that oversees the implementation of public services and receives public complaints regarding alleged maladministration of public services. The preparation of the framework begins with a thorough analysis of the Ombudsman's existing security practices and potential threats to its electronic systems. This assessment is used as a basis for ensuring that the proposed solution is tailored to the specific needs and vulnerabilities of the institution. The stages carried out are preparation, identification, containment, eradication, recovery, and lessons learned. The recommendations produce a framework and insights that government agencies can use to adopt the ISO 27035:2023 standard. This study also shows that the implementation of the standard is relevant and in line with the SPBE policy in Indonesia.