Indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar 23 GW dan menduduki peringkat ke-dua terbesar di dunia. Saat ini, tenaga listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi sebesar 2.3 GW dari target 7,214.5 MW di akhir 2025. Panas bumi memiliki sifat padat modal, kompleks dan risiko, sehingga investasi panasbumi menjadi kurang menarik. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelembagaan yang terlibat di pengembangan panasbumi dengan menggunakan pendekatan Stakeholder Analysis, Structural Equation Model (SEM) dan Analytic Hyrarchy Process (AHP). SA digunakan untuk menganalisis power dan interest dari masing-masing kelembagaan. SEM digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap kelembagaan panasbumi terhadap kinerja waktu sementara AHP digunakan untuk menganilisis model kelembagaan yang paling sesuai untuk pengembangan panasbumi di Indonesia. Penyelarasan hasil dari pendekatan tersebut didapatkan 14 kelembagaan yang menjadi Keystakeholder dengan bentuk model kelembagaan sentralisasi yang terdiri dari 3 klaster yaitu policy creator, facilitator dan accelerator, hasil ini diharapkan menjadi masukan sebagai model kelembagaan yang robust untuk mendukung penerapan pengembangan panasbumi.

---

Indonesia has geothermal reserves of 23 GW and is ranked second in the world. Currently, electric power produced from geothermal energy is 2.3 GW from the target of 7,214.5 MW by the end of 2025. This is because geothermal projects are capital intensive, complex, and risk, so investment less attractive. This study aims to evaluate the institutions involved in geothermal development using the Stakeholder Analysis (SA), Structural Equation Model (SEM) and Analytic Hirarchy Process (AHP) approaches. SA is used to analyze the power and interests of each institution. SEM is used to see the influence of each geothermal institution on time performance while AHP is used to analyze the institutional model that is most suitable for geothermal development in Indonesia. The results of this research were obtained 14 institutions key stakeholders in the form of a centralized institutional model consisting of 3 clusters, namely policy creator, facilitator and accelerator. This formulation is expected to be input into a robust institutional model to support geothermal development.