Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan membayar/ ability to pay (ATP) dan kemauan membayar/ willingness to pay (WTP) penduduk Kepulauan Seribu untuk layanan transportasi laut mereka, sebagai dasar untuk menentukan subsidi yang tepat. Skema subsidi ditawarkan dalam rangka menyematkan kesetaraan perlakuan antara penyelenggaraan transportasi di Jakarta daratan dengan Kepulauan Seribu dan juga dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Nested Logit Binomial yang disederhanakan digunakan untuk menurunkan fungsi utilitas menggunakan respon dari kuesioner stated preference. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar (Rp63.484) dari penduduk berada di bawah kesediaan mereka untuk membayar (Rp102.500 pada probabilitas 0,5), oleh karena itu subsidi cukup diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk Kepulauan Seribu. Penyaluran subsidi tarif angkutan oleh pemerintah dapat dilakukan langsung kepada masyarakat melalui subsidi tarif angkutan yaitu dengan mengisi celah antara tarif kapal tradisional eksisting dengan kemampuan membayar masyarakat. Cara berikutnya adalah melalui subsidi operator kapal tradisional dengan skema buy the service di mana pemerintah membayar besaran Rp/mil kepada operator sesuai dengan layanan yang diproduksi.

---

The purpose of this study is to analyze the ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of the inhabitants of the Kepulauan Seribu for their maritime transportation services, as a basis for determining appropriate subsidies. The subsidy scheme is offered to ensure equality of treatment between transportation services on the mainland of Jakarta and the Kepulauan Seribu, as well as to support the mobility of the Kepulauan Seribu community. A simplified Nested Logit Binomial is used to derive utility functions using responses from a stated preference questionnaire. This study indicates that the ability to pay (Rp63,484) of the inhabitants is below their willingness to pay (Rp102,500 at a probability of 0.5); therefore, subsidies are needed to enhance the mobility of the inhabitants. The distribution of transportation fare subsidies by the Government can be directly provided to the public through transportation fare subsidies, by bridging the gap between existing traditional boat fares and the community's ability to pay. The next method is through subsidies to traditional boat operators with a "buy the service" scheme, where the Government pays a certain amount per mile to the operator in accordance with the service provided.