Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, pendidikan ialah hak setiap warga. Kendati demikian, rendahnya indeks aksesibilitas transportasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih terjadi dan berakibat pada disparitas hak-hak masyarakat, salah satunya hak atas pendidikan yang layak. Lebih lanjut, dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kepulauan Seribu hanya 35 persen atau setara dengan kabupaten-kabupaten di Indonesia yang secara konstitusional ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, perlu dilakukan studi ini guna menganalisis pola perjalanan sekolah, faktor atau variabel yang memengaruhi perjalanan sekolah, serta model persamaan bangkitan perjalanan sebagai untuk memprediksi permintaan perjalanan. Adapun penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan metode cross-sectional dalam pengumpulan data. Terdapat data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian form kuesioner dan data sekunder yang dikumpukan dengan melakukan observasi dan permintaan data langsung kepada pihak sekolah terkait. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linear dengan jumlah trip production berbasis rumah tangga dan trip attraction berbasis sekolah sebagai variable dependen. Dalam pemodelan regresi, didapatkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga berusia sekolah memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah trip production, sementara variabel luas bangunan sekolah memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah trip attraction. Penelitian ini dapat digunakan oleh regulator, dalam hal ini Dinas Perhubungan DI Jakarta untuk bahan evaluasi dalam perencanaan dan pengembangan transportasi penumpang kepulauan.

---

As stated in Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, education is the right of every citizen. However, the low transportation accessibility index in the Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu still happens and results in disparities in community rights, one of which is the right to proper education. Furthermore, as reported by Badan Pusat Statistik (BPS), the school participation rate measured by the Angka Partisipasi Murni (APM) in Kepulauan Seribu is only 35 percent or equivalent to districts in Indonesia that are constitutionally designated as disadvantaged areas. For this reason, it is necessary to conduct this study to analyze school travel patterns, factors or variables that influence school travel, and travel generation equation models to predict travel demand. The research was conducted quantitatively with a cross- sectional method in data collection. There are primary data collected using questionnaire form research instruments and secondary data collected by conducting observations and direct data requests to the relevant schools. The analysis in this study was conducted using linear regression method with the number of trip production and trip attraction as the dependent variable. In the regression modelling, it was found that the variables of income and number of school-age family members have the most significant influence on the number of trip production, while the variable of school building area has the most significant influence on the number of trip attraction. This research can be used by regulators, in this case the Dinas Perhubungan DI Jakarta, for evaluation in planning and developing island passenger transportation.