Revisi Otonomi Khusus Papua dilakukan setelah 20 tahun berjalannya otonomi khusus. Hal ini selain karena masa berlaku Otonomi Khusus Papua yang berakhir pada 2021, juga disebabkan karena berbagai pihak menilai implementasi Otonomi Khusus Papua belum berhasil mengejar ketertinggalan Papua dari provinsi lainya. Namun, dalam revisi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat yang ingin memperbaiki tata kelola pemerintah daerah dengan masyarakat Papua yang menginginkan penguatan perlindungan HAM. Pada akhirnya, kepentingan pemerintah pusat justru mendominasi revisi Otonomi Khusus Papua meskipun ditolak masyarakat Papua. Penelitian ini membahas proses perumusan revisi UU Otonomi Khusus Papua dan bagaimana kepentingan pemerintah pusat dapat dominan dalam revisi UU Otonomi Khusus Papua. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Dengan teori Konsultasi dengan Kelompok Kepentingan dan Pemberdayaan Eksekutif yang dikembangkan oleh Bunea, A., & Thomson, R, penelitian ini menemukan kepentingan pemerintah pusat dapat menjadi dominan karena menggunakan penelitian dan aspirasi dari beberapa kelompok kepentingan, seperti penelitian dari LIPI, KOMPAK, dan aspirasi dari pemerintah daerah Papua itu sendiri sebagai dasar legitimasi, sehingga DPR tidak memiliki dasar data untuk menentang kepentingan itu. Hal ini berimplikasi pada posisi dan kepentingan pemerintah pusat semakin kuat dalam proses perumusan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2021.

---

The revision of Special Autonomy for Papua was carried out after 20 years of special autonomy. This is apart from the fact that the validity period of Special Autonomy for Papua ends in 2021, it is also because various parties assess that the implementation of Special Autonomy for Papua has not succeeded in catching up with Papua from other provinces. However, in the revision, there are differences in interests between the central government which wants to improve regional government governance and the Papuan people who want to strengthen human rights protection. In the end, the interests of the central government dominated the revision of Papua's Special Autonomy even though the Papuan people rejected it. This research discusses the process of formulating the revision of the Papua Special Autonomy Law and how the interests of the central government can be dominant in the revision of the Papua Special Autonomy Law. The research was conducted qualitatively with data collection carried out through interviews and literature studies. Using the theory of Consultation with Interest Groups and Executive Empowerment developed by Bunea, A., & Thomson, R., this research finds that the interests of the central government can become dominant because it uses research and aspirations from several interest groups, such as research from LIPI, KOMPAK, and aspirations from the Papuan regional government itself as a basis for legitimacy, so that the DPR has no data basis to oppose that interest. This has implications for the position and interests of the central government becoming stronger in the process of formulating the revision of the Papua Special Autonomy Law in 2021.