Dalam Pilbup Bogor 2018, pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan menyampaikan janji politik terkait pembangunan desa yang bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terpilihnya pasangan tersebut membawa janji politik itu menjadi sebuah kebijakan di bawah Perbup No.83 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Samisade, sebagai bantuan keuangan bagi desa terlihat memiliki kesamaan dengan program-program yang telah ada lebih dulu, seperti Dana Desa. Tiga tahun pelaksanaan Samisade telah menyajikan dinamika yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle (1980) dilakukan guna melihat bagaimana implementasi Samisade secara komprehensif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, akan tetapi implementasi Samisade membawa pengaruh baik bagi pembangunan di desa. Hal ini karena Samisade menjadi pengisi celah kebijakan Dana Desa yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

---

In the 2018 Bogor Regent Election, Ade Yasin and Iwan Setiawan made a political promise related to village development entitled “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) which focused on basic infrastructure development in villages. The election of the couple brought the political promise into a policy under Regent Regulation No.83 of 2020 on Village Infrastructure Financial Aid. Samisade, as financial aid for villages, is seen to have similarities with pre-existing programs, such as the Dana Desa. Three years of Samisade implementation has presented quite interesting dynamics for the people of Bogor Regency. An analysis using Grindle's (1980) policy implementation theory was conducted to comprehensively examine the implementation of Samisade. Although the implementation still faces obstacles, the implementation of Samisade has had a good impact on village development. This is because Samisade fills the gap in the Village Fund policy, which does not prioritize infrastructure development.