Peran sebagai fasilitator pembangunan menyingkap berbagai tantangan dalam setiap prosesnya, baik dari segi peraturan program, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Makalah ini membahas dinamika pembangunan rumah layak huni, khususnya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Fasilitator tidak hanya bertugas memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga harus mengelola kompleksitas birokrasi dan administrasi program. Administrasi sangat penting karena menjadi prasyarat untuk melanjutkan setiap tahapan program. Fasilitator sering berhadapan dengan aktor lokal yang memanfaatkan kesempatan dalam proses pembangunan. Program ini menunjukkan fetisisme terhadap dokumen sebagai alat untuk mempresentasikan hasil. Namun, sering terjadi manipulasi data untuk melengkapi dokumen dan mengabaikan fakta di lapangan. Hal ini berkaitan dengan teori "governing by numbers," yang menjelaskan bahwa fetisisme administrasi dan budaya audit dipercaya merepresentasikan data lapangan tetapi justru memicu manuver oleh aktor terkait. Data diubah menjadi angka yang dapat dimanipulasi karena adanya kebebasan pengelolaan yang diberikan oleh aktor pembangunan. Proses fasilitator dalam menghadapi aktor lokal dan mengelola administrasi dapat menciptakan ethical dilemma. Makalah ini merupakan refleksi dari pengalaman magang saya sebagai fasilitator pemberdayaan BSPS di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

---

The process of becoming a development facilitator faces various challenges, both in terms of program regulations, stakeholders, and the community. This paper discusses the dynamics of decent housing development, particularly through the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS). Facilitators are not only tasked with facilitating and empowering the community, but must also manage the complexity of bureaucracy and program administration. Administration is very important because it is a prerequisite for continuing each stage of the program. Facilitators are often confronted with local actors who take advantage of opportunities in the development process. The program shows a fetishization of documents as a tool to present results. However, there is often manipulation of data to complete documents and ignore facts on the ground. This relates to the theory of "governing by numbers," which explains that administrative fetishism and audit culture are believed to represent field data but instead trigger maneuvers by relevant actors. Data is turned into numbers that can be manipulated because of the freedom of management given by development actors. The facilitator's process of dealing with local actors and managing administration can create an ethical dilemma. This paper is a reflection of my internship experience as a BSPS empowerment facilitator in Babussalam Village, Gerung Sub-district, West Lombok District, West Nusa Tenggara.