Bias putusan pengadilan yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu terus terjadi, fungsi hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku kejahatan seringkali dijatuhkan hukuman secara tidak proposional. Seharusnya dalam pemberian hukuman pada pelaku tindak kejahatan tidak perlu memandang status mereka, karena adanya asas persamaan di hadapan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas yang terjadi dalam pemberian hukuman. Pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dianggap oleh masyarakat sebagai pelaksanaan keadilan harus mampu memenuhi unsur-unsur seperti mengutamakan hak dan kewajiban dari masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, dapat menghasilkan kemanfaatan dari proses penegakan hukumnya. Penelitian ini mengangkat isu bias yang terjadi pada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap di Indonesia untuk di telaah dalam perspektif kriminologi. Utamanya bagaimana diskrepansi keputusan pengadilan berdasarkan posisi sosial dalam relasi kuasa. Tesis ini menggunakan teori un-equal justice dalam sosiologi hukum yang menjadi bagian dari kriminologi, konstruksi realitas kejahatan dan teori keadilan untuk menganalisis kedua belas putusan pengadilan yang dikombinasikan dengan konsep-konsep sosiologi hukum untuk menafsirkan kembali perbandingan pemberian hukuman yang akan dimunculkan sebagai permasalahan utama dalam tesis ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bias keputusan pengadilan terjadi karena kecenderungan penegak hukum dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa, metode analisis perbandingan direpresentasikan melalui perbandingan data antara putusan pada kasus kelompok elit dengan kasus kelompok marjinal di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data putusan pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi untuk para penegak hukum agar dapat lebih adil, serius dan mampu bersifat netral dalam memutus tanpa dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa sehingga hukum pada penerapannya tetap mampu menjaga keseimbangan atau proporsionalitas dan jauh lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang juga memberikan makna bahwa hukum harus mencerminkan serta mampu menerapkan keadilan sosial secara merata di Indonesia.

---

Biased verdict of district court that occur in Indonesia from time to time continue to happen, leading to the law no longer functioning as it should. Criminals are often punished disproportionately. When punishing criminals, it should not depend on their status. Equality before the law ensures fairness in sentencing and prevents disparities in punishment. Punishment imposed is seen by society as a way to achieve justice and should prioritize the rights and responsibilities of society, upholding social values that are important involves expecting public benefit when taking law enforcement action. This research raises the issue of bias in permanent verdict of district court in Indonesia, to be studied from a criminology perspective. The main thing is how discrepancies in verdict of district court are based on social position in power relations. This thesis utilizes the theory of unequal justice in legal sociology, a branch of criminology, along with the construction reality of crime and the theory of justice. It analyzes twelve verdict of district court by combining them with legal sociology concepts to represented the comparison of sentences, which will be the main focus of this thesis. The results of this research found that bias in verdict of district court due to the tendency of law enforcers to be influenced by social position and power relations. The comparative analysis method involves comparing data between decisions in cases of elite groups and cases of marginalized groups in Indonesia. Based on the analysis of decision data in this research, the author aims for this study to help law enforcement officials become fair, impartial, and unbiased in decision-making, free from social influences like power dynamics. This, in turn, ensures that the law maintains balance and fairness in its application. It is crucial to prioritize justice within society, as the law serves as a form of social control, emphasizing the importance of implementing social justice consistently throughout Indonesia.