Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan menuliskannya dalam penelitan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap Akta Adopsi yang melanggar Hukum Adat Batak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PDT/2020/PT MDN adalah batal demi hukum. Dengan demikian, saran yang dapat Penulis berikan adalah dalam memutuskan suatu perkara Hakim hendaknya lebih memperhatikan Hukum Adat yang ada di Indonesia khususnya Hukum Adat Batak karena keberadaan Hukum Adat diakuin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan Pasal 18 B ayat 2 yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

Adoption or adoption can be carried out through a notarial deed or by customary law whose existence is recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia. which is ultimately submitted to obtain a court decision in the context of a Notarial Deed and then used as evidence to obtain legal certainty and legal protection. However, in practice, there have been cases of adoption of children through a Notarial Deed which violates customary law. For this reason, the author conducted this research. The research method used in writing this thesis is doctrinal, namely by collecting secondary data in the form of legal materials through literature study, grouping and then sorting them. Next, the data is grouped, sorted and interpreted. Then, the author analyzed it and wrote it in this research. The results of this research show that the legal consequences of an Adoption Deed that violates Batak Customary Law based on High Court Decision Number 324/PDT/2020/PT MDN are null and void. Thus, the advice that the author can give is that in deciding a case, judges should pay more attention to the Customary Law that exists in Indonesia, especially Batak Customary Law because the existence of Customary Law is recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the Law of the Republic of Indonesia of 1945 in the provisions of Article 18 B. paragraph 2, namely that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.