Pengurangan angka kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan tata kelola melalui strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah Indonesia. Target pengentasan kemiskinan ekstrem 0% di 2024 Presiden Joko Widodo diinisiasikan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di setiap daerah di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah. Melihat perkembangan kondisi saat ini, ditemukan bahwa koordinasi jejaring antar para aktor di berbagai tingkatan pemerintahan memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berkaca pada hal tersebut, membuat penulis untuk lebih mendalami terkait koordinasi jejaring para aktor dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diatur melalui Inpres No 4 Tahun 2022 dengan menggunakan multi-level governance perspective. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dinamika jejaring pemerintah pusat dan provinsi dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perspektif multi-level governance oleh Kull et al (2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif pos-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika jejaring dan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jawa Tengah berdasarkan multi-level governance belum sepenuhnya optimal, karena Penyediaan akses informasi dan pengetahuan (provision of and access to information and knowledge) dan mediasi berbasis evaluasi (mediation) masih belum memadai walaupun tahap awal perencanaan secara musyawarah untuk tata kelola dan pembuatan kebijakan (deliberation on appropriate choices in governance and policy-making) dan koordinasi aksi kolektif (coordination of collective action) sudah berjalan secara maksimal dan sesuai kebutuhan.

---

Reducing extreme poverty has become a primary focus of the Indonesian government, aiming to achieve effective governance through accelerated strategies for eradicating extreme poverty across various regions in Indonesia. The target of achieving 0% extreme poverty by 2024, set by President Joko Widodo, was initiated through the issuance of Presidential Instruction Number 4 of 2022 on the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty in all regions of Indonesia, particularly in Central Java. Observing the current conditions, it has been found that the coordination of networks among actors at different levels of government significantly influences efforts to tackle extreme poverty. This observation prompted the author to delve deeper into the coordination networks of actors involved in the governance of extreme poverty eradication, as regulated by Presidential Instruction Number 4 of 2022, using a multi-level governance perspective. This study aims to analyze the dynamics of central and provincial government networks in the governance of extreme poverty eradication in Central Java Province from the multi-level governance perspective proposed by Kull et al. (2017). The method employed in this research is a qualitative post-positivist approach, utilizing data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The findings of this study reveal that the dynamics and coordination between the central and provincial governments in Central Java, based on multi-level governance, are not yet fully optimal. This is due to the provision of and access to information and knowledge and evaluation-based mediation still being inadequate, although the initial stages of deliberation on appropriate choices in governance and policy-making and coordination of collective action have been carried out maximally and according to needs.