Kebijakan integrasi transportasi merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Salah satu bentuk integrasi transportasi adalah program penataan kawasan stasiun yang melibatkan aktor di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat tanpa mengesampingkan keterlibatan pihak swasta dan NGO. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep policy network pada program penataan kawasan Stasiun Manggarai dalam mewujudkan integrasi transportasi di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kawasan Stasiun Manggarai melibatkan aktor kebijakan multi-level dan multi-aktor yang melakukan pertukaran sumber daya untuk saling memengaruhi agar terlibat dalam penataan kawasan Stasiun Manggarai. Meskipun terdapat perbedaan preferensi, namun adanya ruang diskusi mampu menyelesaikan perbedaan tersebut dan menemukan solusi setiap isu yang muncul. Adapun kekurangan dalam proses pertukaran sumber daya ini ternyata keterlibatan NGO belum dapat memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari kedua pihak yakni dari pemerintah yang membuka ruang diskusi secara intens maupun NGO yang dapat memanfaatkan media sosial dalam memengaruhi pemerintah.

---

The transportation integration policy is a government innovation in increasing the use of public transportation in Jakarta. A form of government effort in transport integration is a station area structuring program that involves actors at the regional government and central government levels without excluding the involvement of the private sector and NGOs. This research aims to review the policy network concept in the Manggarai Station area planning program in realizing transportation integration in DKI Jakarta. The research was conducted using a post-positivist approach with descriptive objectives through data collection techniques of in-depth interviews and literature studies. The research results show that the arrangement of the Manggarai Station area involves multi-level and multiactor policy actors who exchange resources to influence each other to be involved in the arrangement of the Manggarai Station area. Even though there are differences in preferences, the existence of a discussion space is able to resolve these differences and find solutions to any issues that arise. As for the shortcomings in this resource exchange process, it turns out that NGO involvement has not been able to influence policy decisions made by the government. Therefore, there needs to be awareness from both parties, in this case the government which opens space for intense discussion and NGOs which can utilize social media to influence the government.