Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan urgensi yang diangkat pada proses formulasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenalkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terdampak kebijakan. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi erangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dengan dimensi the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, dan the economics of an intervention. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepentingan dan urgensi yang diangkat dalam kebijakan PBJT berada pada PBJT sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah.

---

This research aims to determine the importance and urgency raised in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax (PBJT) policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This research uses a post-positivist approach with quantitative data collection methods through literature study and in-depth interviews. Interviews were conducted with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and parties affected by the policy. The research was conducted by adapting the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey (2022) with the dimensions of the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention. The results of the analysis show that the importance and urgency raised in the PBJT policy lie in PBJT as a regional tax policy that supports the authority of regional governments in managing regional revenues.