Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mengalami beragam kesulitan untuk dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai reformasi aspek kemudahan berusaha bagi UMK. Namun, implementasi peraturan tersebut masih memiliki beberapa hambatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model dari Winter (2012). Penggunaan teori ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari dua sudut perspektif yang berbeda: penyelenggara kebijakan dan kelompok target. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpoitivist. Data diperoleh dari wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan hampir terpenuhinya tujuh belas indikator dari empat dimensi yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti: belum adanya kerja sama produktif untuk menigkatkan pemahaman UMK terhadap insentif pajak; rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pelayanan bantuan hukum karena ketiadaan sosialisasi; persepsi UMK di Kota Depok yang cenderung negatif terhadap pelaporan pajak; dan penyalahgunaan pinjaman KUR untuk kepentingan non-usaha. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan bantuan hukum perlu dilakukan dan dimasifkan. Mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban penggunaan KUR juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan.

---

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia experience various difficulties to survive and develop. The government then issued Job Creation Law which contains provisions regarding reform of aspects of ease of doing business for MSEs. However, the implementation of these regulations still has several obstacles. This research aims to explain the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City. This research uses integrated implementation model theory by Winter (2012). The use of this theory is intended to analyse policy implementation from two different perspectives: policy administrators and target groups. This study uses a postpositivist approach. Data were obtained from in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The research results show that the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City has been implemented quite optimally. This is shown by the almost complete fulfillment of seventeen indicators from the four dimensions used in this research. There are several things to note, such as: the absence of productive collaboration to improve MSEs' understanding of tax incentives; low awareness of MSEs regarding legal aid services due to lack of socialization; the perception of MSEs in Depok City which tends to be negative towards tax reporting; and misuse of KUR loans for non-business purposes. Therefore, socialization regarding tax reporting and legal assistance needs to be carried out and accelerated. Monitoring or accountability mechanisms for the use of KUR are also needed to prevent a misuse.