Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dampak kebijakan iklim Uni Eropa (EU) dan mengidentifikasi mekanisme hegemoninya terhadap berbagai aspek dan sektor yang ada di negara-negara ASEAN. EU sebagai aktor utama yang proaktif dalam penanganan masalah iklim global telah menghasilkan berbagai kebijakan, program, kerja sama, dan pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap negara maupun lembaga internasional di dunia, termasuk di wilayah ASEAN. Namun, rangkaian kebijakan dan program kerja sama iklim EU melalui mekanisme hegemoninya juga memberikan dampak negatif terhadap negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Teori hegemoni dari Gramsci dan teori politik hijau dari Andrew Dobson digunakan dalam penelitian. Penelitian mengumpukan data dari tahun 2015-2023, terhitung sejak diberlakukannya Paris Agreement hingga pemberlakuan kebijakan EU Deforestation-Free Regulation di tahun 2023. Studi ini menemukan bentuk baru dari hegemoni politik iklim EU dan mekanismenya. Analisis penelitian juga berhasil menjelaskan berbagai implikasi negatif dari kebijakan iklim EU terhadap berbagai sektor dan aspek yang ada di ketiga negara ASEAN. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme hegemoni politik kebijakan iklim EU terhadap ketiga negara ASEAN cenderung lebih memenuhi kepentingan ekonomi dan politik EU. Adapun kebijakan iklim EU kontradiktif dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang ada di dalam politik hijau.

---

This research focuses on reconstructing the European Union's (EU) climate policy impacts and identifying their hegemonic mechanisms in aspects and sectors in ASEAN countries. As the primary actor that is proactive regarding global climate issues, the EU produces various policies, programs, cooperation, and substantial influences on countries, regions, and international institutions around the world, including in the ASEAN. Despite being proactive on the climate issue, the EU's climate cooperation efforts and programs function through hegemony and have negative implications for ASEAN countries, particularly Indonesia, Malaysia, and Philippines. This study applies a qualitative-explorative research method with a critical approach. Gramsci's theory of hegemony and Andrew Dobson's green political theory are utilized in the study. The research spans from 2015 to 2023, beginning with the Paris Agreement and concluding with the enforcement of the EU Deforestation-Free Regulation proposal in 2023. The study reveals new forms of EU climate political hegemony and its mechanisms. In addition, the analysis shows that the EU’s climate policies have negative impacts on aspects and sectors in the three ASEAN countries. The conclusion of this study suggests that the political hegemony mechanism of EU climate policy towards the three ASEAN countries tends to fulfill the EU’s economic and political interests. In addition, the EU's climate policies are contrary to green political values.