Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris apabila terjadi pelanggaran jabatan. Bentuk penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan dilakukan dengan bentuk rekapan tanggal, data para pihak serta nilai transaksi. Hal ini, menyebabkan pertentangan serta dilema dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies Article 60 paragraph (1) letter b PP No. 35 of 2023, notaries are obliged to report the closing of sales and purchases to the Regional Head, however, in its implementation in Article 16 paragraph (1) letter f of the Law on the Position of Notaries, notaries are obliged to maintain the confidentiality of the contents of the deed. This gives rise to legal disharmony. This research aims to determine the form of implementation of Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies regarding the obligation to report Sales Agreements to the Regional Revenue Agency because there are consequences that the notary will accept if a violation occurs. The form of research used to answer the questions in this research is doctrinal legal research using secondary data originating from the Notary Position Law and Government Regulation no. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies as well as interviews with related sources. Based on the research results obtained, the form of reporting is in the form of a summary of the date, data of the parties and the value of the transaction where there is a discrepancy in the form of the obligation to report the purchase agreement made by the notary to the Regional Head because it violates the notary's obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed in accordance with the Law on Notary Positions.