Perjanjian sekunder atau perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian induk atau utama harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dan juga membahas bagaimana kedudukan perjanjian sewa menyewa yang dibuat berdasarkan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah. Penelitian ini menggunakan metode penilitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan bahwa ketentuan pelaksanaan Bangun Guna Serah atas aset milik pemerintah daerah telah diatur di beberapa ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam penerapannya masih ditemukan persoalan belum terdapat kewajiban terhadap pemerintah daerah untuk turut terlibat aktif atas pembentukan perjanjian yang dilakukan oleh badan usaha yang mengelola aset milik pemerintah dengan dengan pihak ketiga. Kedudukan perjanjian sewa menyewa antara PT HKM dan PT SPS merupakan perjanjian sekunder yang dibuat berdasarkan perjanjian induk yaitu perjanjian Bangun Guna Serah antara PT HKM dengan Pemerintah Kota Balikpapan, dan telah melanggar syarat objektif dari suatu syarat sah perjanjian dikarenakan adanya keterlampuan jangka waktu perjanjian sewa menyewa dari perjanjian Bangun Guna Serah antara PT HKM dan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga perjanjian batal demi hukum.

---

Secondary agreements or agreements made based on the main or main agreement must be consistent and not conflict with each other. An agreement is said to be valid if it meets the legal requirements for an agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code ("Civil Code"). This research discusses how the Build to Handover cooperation agreement is regulated and implemented and also discusses the position of the rental agreement made based on the Build Operate Transfer cooperation agreement. This research uses a doctrinal research method, with an explanatory research type. Based on the results of the research carried out, it was concluded that the provisions for implementing Build Operate Transfer on assets belonging to regional governments have been regulated in several statutory provisions, however, in its implementation there are still problems where there is no obligation for regional governments to be actively involved in the formation of agreements carried out by the agency. businesses that manage government-owned assets with third parties. The position of the rental agreement between PT HKM and PT SPS is a secondary agreement made based on the main agreement, namely the Build Operate Transfer agreement between PT HKM and the Balikpapan City Government, and has violated the objective conditions of a valid condition of the agreement due to the length of the agreement term of the Build Operate Transfer agreement between PT HKM being exceeded. and the Balikpapan City Government, so that the agreement is null and void.