Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan perjanjian utang piutang dengan jaminan  merupakan perjanjian yang umum ditemui di masyarakat. Kedua perjanjian tersebut mengandung dua hubungan hukum yang berbeda dan kedua hubungan hukum tersebut tidak dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Namun di masyarakat masih ditemui PPJB yang dibuat dengan latar belakang utang piutang bahkan PPJB tersebut dijadikan sebagai lembaga pengikatan jaminan utang piutang. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang serta kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap PPJB yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang adalah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat sah dari perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat yang mengikatkan dirinya. Tidak adanya kesamaan kehendak dan kesepakatan terkait harga jual beli dalam PPJB dan juga adanya bentuk penyalahgunaan keadaan oleh pihak kreditur yang menjadikan kesepakatan debitur menjadi cacat. Terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan PPJB pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd adalah dengan pembebanan hak tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap tanah milik debitur. Pembuatan APHT merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga pengikatan jaminan yang objeknya berupa hak atas tanah.

---

Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and debt and receivables agreement with collateral are agreements that are commonly encountered in the community. The two agreements contain two different legal relationships and the two legal relationships cannot be combined with each other. However, in the community, PPJB is still found which is made with the background of debts and receivables, and even the PPJB is used as a binding institution for debt and receivables guarantees. Based on this, it is necessary to know the legal consequences of the binding sale and purchase agreement made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement as well as the legal certainty and legal protection of the object of the debt and receivables guarantee that is bound by the binding sale and purchase agreement in the Cibadak District Court decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Using the doctrinal research method, it can be said that the legal consequences of PPJB made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement can be canceled because it is contrary to the legal conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement that binds him. The absence of a common will and agreement regarding the purchase and sale price in the PPJB and also a form of abuse of circumstances by creditors that makes the debtor's agreement flawed. Related to legal certainty and legal protection, the object of debt and receivables guarantee bound by PPJB in the case of Cibadak District Court Decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd is the imposition of dependent rights as outlined in the Deed of Encumbrance of Dependent Rights (APHT) on land owned by the debtor. The creation of APHT is a form of external legal protection by referring to the provisions in the Law on Dependent Rights that have been determined by the government as a guarantee binding institution whose object is in the form of land rights.