Skripsi ini menganalisis fenomena fast track legislation yang dipraktikkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hingga pengesahannya pada masa COVID-19 yang dikategorisasikan sebagai keadaan darurat. Penulis menganalisis urgensi yang menjadi dasar bagi DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan metode fast track legislation dengan menggunakan UU Cipta Kerja sebagai studi kasus. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal, sehingga skripsi ini diteliti dengan menarik asas-asas hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode fast track legislation mengalami cacat hukum karena tidak mampu memenuhi asas keterbukaan, dengan tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan perlu untuk diperbaiki oleh DPR. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam UU P3 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Indonesia juga masih perlu belajar dari negara lain seperti Inggris, Ekuador, dan Selandia Baru yang sudah memiliki pengaturan secara khusus untuk membentuk peraturan dengan metode fast track legislation.

---

This thesis analyzes the phenomenon of fast track legislation practiced by the DPR as a legislative body in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation until its ratification during the COVID-19 period which is categorized as an emergency. The author analyzes the urgency that is the basis for the DPR to form legislation using the fast track legislation method by using the Job Creation Law as a case study. This thesis is prepared using the doctrinal research method, so that this thesis is researched by drawing legal principles contained in existing laws and regulations. This study concludes that the Job Creation Law, which was formed using the fast track legislation method, is legally flawed because it is unable to fulfill the principle of openness, by not involving the public in its formation. Therefore, through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional and needs to be revised by the DPR. The DPR as a legislative body should follow the existing provisions in the P3 Law in the formation of laws and regulations so that the resulting regulations can create justice in society. Indonesia also still needs to learn from other countries such as the United Kingdom, Ecuador, and New Zealand which already have special arrangements to form regulations using the fast track legislation method.