Pengawasan yang efektif terhadap IPDes memerlukan pendekatan yang tepat sasaran seperti yang diterapkan pada wajib pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan membuat peta risiko kepatuhan pada Instansi Pemerintah Desa (IPDes) di Indonesia, untuk menentukan prioritas pengawasan. Metode deskriptif kualitatif menganalisis data mengenai alokasi pendapatan dan belanja desa (APBDes), pembayaran pajak, utang pajak, tingkat pendidikan, jarak desa ke otoritas pajak, dan indeks desa. Peta yang dihasilkan mengkategorikan IPDes berdasarkan tingkat risiko, sehingga memungkinkan intervensi yang ditargetkan: prioritas pengawasan untuk 14 IPDes yang berisiko tinggi dan konseling untuk 212 IPDes.

---

Effective supervision of village treasurers requires targeted approaches similar to those used for other taxpayers. This research aims to see the potential and create a compliance risk map for village government agencies (IPDes) in Indonesia, to determine supervision priorities. Employing descriptive qualitative methods analyzes data on village income and expenditure allocations (APBDes), tax payments, tax payable, education level, village distance to tax authority, and village index. The resulting map categorized IPDes based on risk levels, enabling targeted interventions: prioritized supervision for 14 high-risk IPDes and counseling for 212 IPDes.