Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh limpahan sumber daya mineral melalui transmisi dana bagi hasil pertambangan terhadap kemiskinan. Sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 - 2022 yang merupakan daerah penghasil dan pengolah nikel terbesar di Indonesia. Dengan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) ditunjukkan bahwa kabupaten penghasil nikel memiliki persentase kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah non-penghasil nikel. Dana bagi hasil pertambangan yang diasumsikan dapat mengkompensasi eksternalitas negatif dari proyek pertambangan dan menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana bagi hasil pertambangan berasosiasi dengan peningkatan persentase kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tersebut belum optimal. Sementara itu, kontribusi PDRB industri dan bantuan pemerintah pusat berupa PKH memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi dalam pengelolaan dana bagi hasil pertambangan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

---

This study aims to investigate the impact of mineral resource abundance on poverty in nickel-producing regions, with the analysis conducted at the municipality levels in the provinces of Central Sulawesi, South Sulawesi, and Southeast Sulawesi from 2014 to 2022, using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that municipalities producing nickel exhibit higher levels of poverty and inequality compared to non-nickel-producing areas, validating the existence of the resource curse. Despite the assumption that mining revenue-sharing can compensate for the negative externalities of mining projects, the analysis reveals provincial heterogeneity. In Southeast Sulawesi, revenue-sharing from mining are associated with an increase in the poverty rate, suggesting suboptimal management of these funds. Meanwhile, the contribution of the industrial GDP and central government assistance in the form of the Family Hope Program (PKH) have a significantly negative relationship with poverty. One potential channel that can explain this phenomenon is the quality of institutions, which can be measured by the degree of local government decentralization. These results underscore the importance for the government to consider local government fiscal capacity in managing mining revenue-sharing funds to maximize their positive impact on local welfare and reduce economic inequality.